Negara, Pembangunan Sosial, dan Pendidikan Tinggi  Menakar Kebijakan Pemerataan Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi di Indonesia dihadapkan, paling tidak, pada dua problem. Pertama, tingkat aksesibilitas yang terbatas dan kedua, output yang belum memenuhi standard kualitas. Negara, dalam hal ini pemerintah, terus membuat akselerasi untuk memutus mata rantai problem yang dihadapi pendidikan tinggi sebagai agenda pembangunan sosial yang berbasis pada struktur, kultur, dan proses. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah memperluas ruang aksesibilitas warga negara untuk menempuh pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa (bantuan pendidikan). Namun pada kenyataannya, anggaran bantuan pendidikan tinggi untuk warga, terutama bagi yang tidak mampu, belum berbanding lurus dengan kuantitas warga yang mengenyam bangku kuliah. Tingkat aksesibilitas warga terhadap pendidikan tinggi belum berkelindan dengan jumlah sarjana yang dihasilkan terlebih dengan kualitas yang diharapkan. Melalui analisis kebijakan dan wawancara mendalam dengan stakeholders pendidikan tinggi, buku ini menawarkan jalan dengan meretas problem baik pada ranah struktur, kultur, maupun proses yang mencakup deviasi struktural, disorientasi kultural, dan diskontinuitas proses. Diperlukan gerak kolektif dan kolaboratif seluruh stakeholders untuk menempatkan pendidikan tinggi tidak sekadar memenuhi standard prosedural dan mekanisme struktural, tapi juga menawarkan transformasi kultural yang berbasis pada proses penyelesaian yang substansial.